Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Gelar Hearing Terkait Satu Warga Tidak Mendapatkan Bansos 

pena-indonesia.com – Sidoarjo. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menyikapi surat pengaduan masyarakat dengan menggelar hearing. Hearing tersebut membahas keluhan salah satu warga Desa Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, yang mengaku tidak mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos).

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Senin (21/7). Agenda dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Dhamroni Chudlori.

Turut hadir dalam hearing tersebut pihak terkait dari pemerintah daerah. Hadir pula Camat Sidoarjo dan perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Dalam hearing itu, Komisi D mendengarkan langsung kronologi dan kendala yang dialami warga pengadu. Dhamroni menegaskan DPRD memiliki fungsi pengawasan agar penyaluran Bansos tepat sasaran dan tidak ada warga yang terlewat.

“Kami menerima surat pengaduan ini dan langsung kami tindaklanjuti. Tugas kami memastikan data penerima Bansos sudah sesuai dan warga yang memang berhak tidak terabaikan,” ujar Dhamroni di sela hearing.

Camat Sidoarjo dan perwakilan Dinas Sosial juga memberikan penjelasan terkait mekanisme pendataan, verifikasi, serta kendala di lapangan dalam penyaluran Bansos.

Dari hasil hearing, Anggota Komisi D Zahlul Yusar menjelaskan bahwa pihak terkait akan melakukan cross check ulang kepada warga yang mengaku tidak mampu dan selama ini tidak mendapatkan bantuan sosial, sesuai dengan syarat-syarat penerima Bansos.

“Ini sebagai tugas Komisi D dan Pemerintahan Kab Sidoarjo akan memperjuangkan hal tersebut, dengan segala mekanisme sehingga tidak menyalahi aturan yang ada,” kata Zahlul Yusar.

Dinas Sosial diminta melakukan pengecekan ulang data warga pengadu dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan serta desa untuk memastikan keakuratan data penerima.

DPRD Sidoarjo menyatakan akan terus mengawal proses tersebut agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.(Titi)