Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, Optimalisasi Penggunaan Anggaran Jadi Perhatian Bersama

Pena-indonesia.com – Sidoarjo. DPRD kabupaten Sidoarjo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Sidoarjo atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang APBD tahun anggaran 2027.

Rapat yang dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih ini, dihadiri Bupati Sidoarjo, Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, jajaran Forkopimda Sidoarjo, komandan kepala kesatuan TNI-Polri, Sekretaris daerah beserta jajaran, Direktur BUMN dan BUMD, Ketua KPU dan Bawaslu Sidoarjo, Rektor perguruan tinggi Sidoarjo, LSM dan wartawan.

Sebelum bupati Sidoarjo menyampaikan jawaban pandangan umum fraksi-fraksi, dalam rapat paripurna Ketua DPRD kabupaten Sidoarjo menyampaikan selamat atas diraihnya Wilwatikta Award di ajang Jawa pos.com oleh Kabupaten Sidoarjo yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya.

“Tak lupa kami juga mengucapkan selamat atas datangnya pemimpin baru di Kodim 0816 Sidoarjo. Kepada Letkol Arh Muhammad Ansyari saya ucapkan selamat bertugas di Kabupaten Sidoarjo. Semoga kita bisa bersinergi dan berkolaborasi,” pungkasnya. Senin (9/11/2026).

Dalam penyampaiannya Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan optimalisasi penggunaan anggaran perlu terus menjadi perhatian bersama. Optimalisasi tidak semata-mata dinamai sebagai penganggaran jumlah belanja atau pencapaian tingkat penerapan anggaran. Tetapi lebih dari itu di mana setiap alokasi keuangan daerah dapat direncanakan pada penggunaan anggaran secara cermat, profesional, efesiensi sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

“Dengan demikian anggaran diharapkan semakin mampu mendukung pelayanan publik, memperluas kesempatan ekonomi, meningkatkan kualitas lingkungan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.

Lanjut Subandi, setiap upaya optimalisasi tersebut, kami tetap menempatkan keputusan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan sebagai landasan utama dalam penyusunan perubahan APBD dilaksanakan dengan pedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, kebijakan umum, anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara serta pedoman penyusunan APBD pada tahun 2027.

“Setiap program dan alokasi belanja juga harus memperhatikan kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun substantif,” ungkapnya.

Masih kata Subandi, prinsip-prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab agar senantiasa menjadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami berpandangan bahwa percepatan pembangunan, tata kelola pemerintah yang baik harus berjalan beriringan dengan oleh karena itu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang accountable dan berwawasan memadai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas belanja daerah,” jelasnya.

Lanjutnya, disamping memperhatikan ketentuan regulasi, penyusunan APBD juga perlu senantiasa menyelaraskan dengan kemampuan fiskal daerah. Kita harus memahami bahwa kebutuhan pembangunan dan harapan masyarakat terus berkembang, sementara kepastian pendanaan daerah perlu dikelola secara berhati-hati karena itu perencanaan belanja perlu mempertimbangkan proyeksi pendapatan dan realistis kepastian sumber penerimaan.

“Sisi upaya penguatan kapasitas fiskal daerah akan terus melakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah yang mengelola sumber pendapatan daerah yang sah. Sisi belanja efesiensi, hendaknya diarahkan untuk mengurangi pemborosan dan belanja yang kurang prioritas tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang menjadi hak masyarakat,” pungkasnya. (Titi)