Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Gelar Hearing Terkait Evaluasi Program ODL

pena-indonesia.com – Sidoarjo. Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat dengar pendapat atau hearing, bersama Aliansi Pemantau Implementasi Kebijakan (APIK) di ruang rapat komisi. Rabu (11/11/2026).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi D, H. Moch Dhamroni Chudlori ini membahas aspirasi masyarakat terkait evaluasi Program Out Door Learning (ODL).

Ketua Aliansi Pemantauan Implementasi Kebijakan (APIK) menyampaikan kami menilai bahwa pelaksanaan ODL di sejumlah sekolah perlu mendapat evaluasi secara menyeluruh. Sebab terdapat berbagai persoalan yang dipertanyakan masyarakat, mulai dari ketidakjelasan status program, pembebanan biaya kepada wali murid, kesesuaian destinasi dengan tujuan pendidikan, resiko keselamatan perjalanan, hingga dugaan adanya keterkaitan antara Keikutsertaan siswa dengan pemberian nilai akademik.

“Kami sangat berharap karena tingginya biaya ODL, jangan sampai anak yang tidak mampu secara ekonomi harus menanggung akibat berupa pengurangan nilai atau kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan,” pungkasnya.

Menanggapi aduan tersebut sekretaris dinas pendidikan Sidoarjo Dr. Netti Lastiningsih, M.Pd., menyampaikan untuk saat ini kegiatan out door learning atau pembelajaran di luar kelas untuk jenjang SMP sementara dipending terlebih dahulu, sambil kami melakukan penataan kembali terkait dengan pelaksanaan kegiatan ODL tersebut.

“Karena situasi dan kondisi kemarin ada terjadi demo, itu teman-teman semuanya mematuhi atau tawadhu dengan apa yang menjadi petunjuk dan arahan dari Bapak kepala dinas untuk tetap dipending,” ungkapnya.

Lanjut Netti, kami juga sudah bersurat kepada Bapak Bupati untuk melakukan penataan terkait dengan ODL. Kami akan melakukan audiensi dengan beliau terkait dengan bagaimana kebijakan ODL ke depan.

“Kemarin sudah berproses dan sekarang posisi di bagian hukum untuk menunggu harmonisasi dari provinsi. Mudah-mudahan Minggu depan sudah ada harmonisasi dari provinsi, sehingga itu bisa dipakai sebagai acuan pelaksanaan ODL ke depan,” ungkapnya.

Masih kata Netti, kami sudah memberikan arahan kepada teman-teman agar bersabar untuk menunggu kebijakan dari pemerintah daerah, seperti apa nanti pelaksanaan kegiatan ODL. Agar ke depan tidak terjadi permasalahan memang perlu adanya evaluasi dan perlu adanya penataan yang lebih baik dari semua hal terkait dengan pelaksanaan ODL.

“Untuk mengakomodir anak-anak kurang mampu dalam kegiatan ODL, insya Allah sekolah juga sudah mengambil sikap, tata adab pelaksanaan, pasti ada bantuan-bantuan bagi anak yang kurang mampu,” pungkasnya.

Menanggapi permasalahan tersebut Ketua Komisi D, H. Moch Dhamroni Chudlori menyampaikan terkait dengan adanya keberatan masalah pembiayaan ODL, menjadi masukan bagi kami, Dinas Pendidikan dan juga bapak ibu pelaksana atau bapak ibu kepala sekolah yang ada di satuan pendidikan. Tentu saja kami akan melakukan kajian-kajian bagaimana pembiayaan kegiatan ODL itu betul-betul sesuai dengan kemampuan dari orang tua dan sesuai dengan riil yang ada.

“Insya Allah ini sedang kami proses untuk menentukan bagaimana pembiayaan yang harus dilakukan dalam kegiatan ODL. Jadi nanti ada penataan semua, mulai dari busnya seperti apa, kemudian pembiayaan nya harus bagaimana, apabila destinasinya sama pembiayaannya harus seperti apa. Itu nanti kami akan melakukan rapat koordinasi dan juga kami akan melakukan penataan kembali sehingga pembiayaan itu nanti benar-benar tidak membebani orang tua kembali,” ungkapnya.

Masih kata Dhamroni Alhamdulillah banyak juga sekolah SD saat ini yang melakukan ODL di Sidoarjo saja. Kami menekankan kepada destinasi-destinasi yang menjadi tempat tujuan anak-anak SD dalam berkegiatan ODL agar selalu meningkatkan keamanan dan keselamatan siswa pada saat kegiatan ODL.

“Beberapa destinasi di Sidoarjo yang menjadi tempat tujuan kegiatan ODL diantaranya : kampung lali gadget, museum mpu tantular, alas prambon, taman pintar di Juanda, wisata petik buah di Kebaron,”pungkasnya.(Titi)