Aliansi Sidoarjo Melawan Geruduk Kantor DPRD Lakukan Empat Tuntutan

pena-indonesia.com – Sidoarjo. Aliansi Sidoarjo melawan yang terdiri dari unsur GMNI, PMII, IMM, Aliansi BEM Delta, Universitas Muhamadiyah, mereka mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan tuntutan. Selasa (10/11/2026).

Aksi tersebut diwarnai dengan tindakan kericuhan diantaranya aksi membakar spanduk dan saling mendorong pager. Selain itu mereka juga memaksa masuk ke gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk di temui oleh Bupati Sidoarjo dan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Tak berselang lama dengan kehadiran Bupati Sidoarjo, mereka diijinkan masuk ke dalam Gedung Utama DPRD Kabupaten Sidoarjo. Mereka di temui Bupati Sidoarjo, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo beserta beberapa orang Anggota. Tampak pula Pj. Sekda Kabupaten Sidoarjo beserta beberapa OPD terkait mendampingi Bupati Sidoarjo.

Ada 4 tuntutan yang diajukan dan ditanda tangani oleh Bupati Sidoarjo dan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo beserta perwakilan mereka diantaranya korlap, organisasi GMNI, organisasi PMII, organisasi IMM, organisasi BEM Delta.

Empat tuntutan mereka diantaranya :

Pertama : Berantas pungli, wujudkan kesetaraan akses dan jaminan keamanan sekolah melalui satgas. Dalam hal ini mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan dinas pendidikan menghentikan segala bentuk pungutan liar (pungli) berkedok iuran sukarela, mengevaluasi total Pokja serta beasiswa daerah agar tepat sasaran, membentuk satgas pengawasan pungli dan menjamin ruang aman dari kekerasan seksual serta mewujudkan sekolah rakyat.

Kedua : Kesehatan, tingkatkan mutu pelayanan medis, humanisasi relokasi dan berikan solusi prostitusi. Dalam hal ini mahasiswa menuntut transparansi dan perbaikan menyeluruh atas buruknya pelayanan kesehatan di RSUD Sidoarjo, evaluasi penanganan stunting dan penyakit menular (HIV dan Influenza) secara humanis melalui social safety net dan penyediaan lapangan kerja.

Ketiga : Agraria, usut mafia tanah, stop alih fungsi lahan dan selamatkan aset desa. Mahasiswa mendesak penghentian praktik mafia tanah dan alih fungsi lahan hijau secara masif serta mengusut tuntas perumahan yang tidak berijin.

Keempat : Pengangguran dan ketenagakerjaan evaluasi Job Fair, realisasikan 100 RB lapangan kerja. Dalam hal ini mahasiswa mendesak pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk merealisasikan janji politik penyediaan 100.000 lapangan kerja, membuka transparansi hasil pelaksanaan Job Fair November 2026 dan menuntut solusi penurunan angka pengangguran yang tinggi.

Menanggapi aksi tersebut bupati Sidoarjo H. Subandi berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan. Bupati Sidoarjo dan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo akan menyerahkan data konkret serta penanganan tuntutan tersebut kepada mahasiswa paling lambat pada hari Rabu sore (11/11/2026) pukul 16.00.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih menyampaikan Alhamdulillah kami sangat senang banget atas masukan-masukan dan tuntutan mahasiswa. Dari mulai program – program nasional hingga isu-isu lokal. Kalau isu nasional teman-teman mahasiswa mengkritisi dan memberi masukan terkait MBG dan juga KDMP. Sedangkan untuk isu-isu lokal adik -adik sangat luar biasa memberi masukan terkait pengangguran di Sidoarjo yang masih tinggi, walaupun sudah turun secara nasional tetapi secara Jawa Timur pengangguran di Sidoarjo masih relatif tinggi. Selain itu juga ada masukan terkait anak tidak sekolah di Sidoarjo yang masih tinggi.

“Ada juga tuntutan terkait Job Fair yang masih efektif untuk mengatasi pengangguran. Selain itu juga tuntutan terkait pendidikan yang menjadi sorotan adik-adik mahasiswa mulai dari maraknya pungli, bullying, pencabulan hingga pengusulan dibentuknya satgas pendidikan untuk mengawasi dunia pendidikan yang ada di Sidoarjo,” ungkapnya.

Lanjut Nasih demikian juga banyak masukan lainnya diantaranya tata ruang terkait banyaknya sempadan sungai yang digunakan oleh perusahaan – perusahaan dan juga lahan lahan yang sekiranya peruntukannya tidak sesuai dengan semestinya.

“Ada juga terkait pemangkasan anggaran nanti akan kita cek. Kemarin sudah disampaikan juga oleh komisi D bahwa anggaran pendidikan kita susah sesuai dengan aturan yang ada. Terkait anggaran kesehatan, stunting kita akan coba minta data khusus ke eksekutif,” jelasnya.

Masih kata Nasih besok akan kita lakukan rekap seluruh tuntutan dan data-data yang diminta oleh teman-teman mahasiswa.

Disinggung mengenai pemangkasan anggaran kemiskinan, Nasih menyampaikan DPRD tidak pernah kita mengurangi ataupun memangkas anggaran kemiskinan karena semua itu adalah usulan eksekutif.

“Kami juga akan meminta komisi D untuk mendalami terkait adanya pungli di beberapa sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kalau ini terbukti maka kita akan meminta kepada pihak eksekutif untuk melakukan pencopotan,” pungkasnya.(Titi)