MENU

Fraksi PKB DPRD kabupaten Sidoarjo Setujui Raperda Fasilitasi Pesantren, Sutaji Tekankan Jangan Intervensi Kekhasan Tradisi Pesantren  

2 menit membaca View : 3
admin
Politik - 17 Nov 2026

pena-indonesia.com – Sidoarjo.  Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Fraksi  PKB, Sutaji, menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Fasilitasi  Pesantren dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dalam penyampaiannya, Fraksi  PKB menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, namun tetap menyampaikan sejumlah catatan penting guna menyempurnakan naskah peraturan. Senin (16/11/2026).

Sutaji menyampaikan bahwa Fraksi PKB telah mencermati secara menyeluruh substansi hasil fasilitasi Provinsi Jatim, membandingkan naskah awal Raperda, catatan penyempurnaan lampiran fasilitasi, serta naskah revisi hasil fasilitasi.

“Kami berharap seluruh rangkaian penyusunan Raperda ini tetap dilandasi nilai‑nilai keimanan, ketakwaan, semangat berbangsa  dan bernegara guna mendukung kebangkitan bangsa khususnya pembangunan di Kabupaten  Sidoarjo,” ujar Sutaji saat sidang paripurna.

Catatan Utama Fraksi  PKB

Pertama, Fraksi  PKB menyoroti perlunya koreksi dasar hukum Raperda, termasuk penyesuaian riwayat perubahan Undang‑Undang 12 Tahun 1950, Undang‑Undang  23 Tahun 2014 serta Undang‑Undang 1 Tahun 2026. Menurut Fraksi  PKB, ketidaktepatan dasar hukum dapat melemahkan keabsahan formil produk hukum daerah dan menimbulkan kendala pada pelaporan serta evaluasi pasca penetapan peraturan. Selain itu, urutan konsideransi harus disusun sesuai teknik penyusunan perundang‑undangan.

Kedua, Fraksi  PKB mencermati adanya penghapusan unsur penghargaan serta tim fasilitasi pada lingkup pengaturan akibat penyempurnaan, disertai pergeseran nomor pasal. Fraksi PKB mendukung penempatan norma penghormatan terhadap kemandirian gagasan, tradisi, nilai‑nilai serta independensi pesantren ke dalam Pasal 5 agar lebih tegas dan sistematis. Fraksi  PKB juga meminta seluruh rujukan pasal, ayat, huruf diperiksa ulang secara teliti guna menghindari kesalahan rujukan saat naskah ditetapkan.

Ketiga, Fraksi PKB menyambut baik penegasan Pasal 5 yang menyatakan bahwa fasilitasi Pemerintah Daerah tidak bertujuan untuk mengintervensi materi ajar agama, kurikulum khas pesantren, metode pendidikan, tata kelola internal maupun kebijakan internal pesantren.

“Kecuali hal yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas Pemerintah Daerah, pengaturan melalui Peraturan  Bupati serta akuntabilitas anggaran tidak boleh berubah menjadi kontrol substantif terhadap kekhasan, tradisi, serta kepemimpinan pesantren,” tegas Sutaji.

Pendapat Akhir Fraksi PKB

Setelah menelaah keseluruhan substansi beserta catatan‑catatan tersebut, Fraksi PKB menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Fasilitasi Pesantren untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.(Titi)

Join Channel Pena-Indonesia.com untuk mendapatkan update berita terbaru setiap hari.
Bagikan Disalin
🛡️ STATUS VERIFIKASI
PT. PENA INDONESIA MUKTI
TERVERIFIKASI ✓
Dokumen & Media ini telah terverifikasi resmi oleh
SMSI JAWA TIMUR

Yuk, Bergabung Menjadi
Kontributor/Wartawan
Media Online Pena-Indonesia!

📄 Cek Syaratnya Hubungi Sekarang Juga

Mau Pasang Advertorial
dan Kerja Sama
Media Partner?

Hubungi Sekarang Juga
x
CLOSE ADS