Biro Hukum Barata Persada.com Gelar Aksi Damai di Depan Kantor Diknas Kabupaten Sidoarjo

pena-indonesia.com – Sidoarjo. Usai menyerahkan surat pemberitahuan kepada Satuan Intelkam Polresta Sidoarjo pada tanggal 5 Oktober 2026, kini Biro hukum Barata Persada.com di bawah naungan PT. Cakrawala Globalindo Persada menggelar aksi damai di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo. Senin (12/10/2026).

Ratusan massa berkumpul di lapangan parkir museum Mpu Tantular, setelah itu bergerak menuju kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Dalam aksinya, Biro hukum Barata Persada.com di bawah naungan PT. Cakrawala Globalindo persada menyampaikan delapan tuntutan yakni :

1. Pemeriksaan Kepala Sekolah SDN Wonokasian. Masyarakat meminta pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang diadukan dan pemberian sanksi apabila terbukti.

2. Pemeriksaan Kepala Sekolah SDN Ngaresrejo. Pihak terkait didesak mengklarifikasi dugaan pelanggaran yang menjadi perhatian masyarakat.

3. Pemeriksaan pihak terkait di SMP Negeri 3 Sidoarjo. Persoalan yang disebut dalam pengaduan yakni ODL diminta ditangani secara objektif.

4. Penindakan terhadap pejabat yang terbukti melanggar. Sanksi termasuk pencopotan jabatan, diminta diterapkan apabila memiliki dasar hukum dan sesuai prosedur.

5. Evaluasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat meminta tanggung jawab pengawasan dan penanganan pengaduan diperiksa, termasuk tuntutan pencopotan apabila kelalaian terbukti.

6. Keterbukaan revitalisasi SDN Wonokasian. Informasi mengenai program tersebut diminta dibuka sesuai ketentuan agar publik memperoleh penjelasan yang memadai.

7. Jawaban tertulis atas pengaduan. Instansi terkait didesak memberikan jawaban resmi, lengkap dan menjawab substansi persoalan.

8. Penanganan tanpa diskriminasi. Setiap pengaduan masyarakat diminta ditangani secara transparan, objektif dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Biro Hukum Barata Persada.com di bawah naungan PT. Cakrawala Globalindo Perkasa, Agustinus Milla Ate, S.H.

Menanggapi aksi tersebut, Kabid Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Moh. Sobirin dan Heri Purwanto Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Sarana Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan Sidoarjo, menemui massa untuk melakukan mediasi. Langkah ini diambil untuk meredakan ketegangan sekaligus membuka ruang komunikasi antara peserta aksi dan pihak dinas.

“Kami memohon maaf atas ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan karena sedang menjalankan tugas lain. Dinas Pendidikan Sidoarjo mengapresiasi penyampaian aspirasi sebagai bagian dari kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sidoarjo,” ucapnya.

Lanjut Sobirin, pihak dinas menyatakan program ODL telah dihentikan. Rencana kegiatan ODL SMPN 3 Sidoarjo pada bulan Desember 2026 tidak dilanjutkan. Di sekolah tersebut juga belum ada tarikan uang dari wali murid untuk kegiatan ODL.

“Mengenai revitalisasi SDN Wonokasian, kami dari dinas sudah turun langsung ke lokasi untuk merespon pengaduan. Selanjutnya kami lakukan rapat koordinasi dan pembinaan bersama kepala sekolah sekecamatan Wonoayu,” ungkapnya.

Mendapat penjelasan dari Moh. Sobirin, Agustinus Milla Ate tidak puas. Dirinya menilai jawaban dinas belum sepenuhnya menjawab tuntutan yang disampaikan. Ia meminta kejelasan mengenai tindak lanjut pemeriksaan dan kemungkinan sanksi apabila ditemukan pelanggaran.

Ketidakpuasan terhadap jawaban Diknas Sidoarjo, Tim Barata Walk Out. Tim Barata tidak mau jawaban persoalan yang ia bawa dijawab dengan berputar-putar dan berulang-ulang dengan kata “masih proses”.

“Audiensi dengan Diknas kami berharap mendapatkan hasil atau jawaban yang konkret. Namun sebaliknya jawaban yang kita dapatkan kurang memuaskan. Sehingga pertemuan audiensi ini lebih baik kita akhiri dengan walk out,” pungkas Agustinus.(Titi)