

pena-indonesia.com – Sidoarjo. Kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menggelar Podcast Warung Demokrasi yang menghadirkan dialog terbatas seputar demokrasi inklusif, tantangan hoaks, hasutan serta politik uang menjelang tahapan elektoral tahun 2029. Kegiatan yang digelar dikantor Bawaslu Sidoarjo ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Agung Nugraha, S.H. Kamis (19/11/2026).
Dalam pemaparan di Podcast Warung Demokrasi tersebut, Agung Nugraha menegaskan bahwa tantangan utama pesta demokrasi ke depan adalah maraknya informasi yang terpotong‑potong serta framing digital yang salah, terutama diterima oleh kalangan Gen Z dan Gen Alpha. Meski generasi muda sudah mulai memahami hak‑hak konstitusional, mereka kerap terjebak informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
“Kita melihat pelajar dan mahasiswa sudah cukup paham mengenai demokrasi serta hak‑hak konstitusionalnya. Namun tantangannya adalah banyak informasi politik yang mereka terima berasal dari potongan‑potongan berita atau framing digital yang belum tentu kebenarannya,” ujar Agung Nugraha, S.H.
Agung menjelaskan bahwa Bawaslu Sidoarjo telah menjalankan program Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Kampus, serta Bawaslu Mengajar yang pernah dilaksanakan di Unusida. Kegiatan‑kegiatan tersebut bertujuan untuk menyalurkan rasa ingin tahu generasi muda agar tetap berada dalam koridor konstitusional yang benar.
Podcast Warung Demokrasi ini juga membahas kebijakan inklusif Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, termasuk program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Agung Nugraha berharap kebijakan‑kebijakan inklusif tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten di lapangan.
“PR kita ke depan adalah mengajak pembuat kebijakan, kepala daerah, partai politik, kejaksaan, serta pengadilan untuk turut menyebarkan informasi yang akurat. Podcast Warung Demokrasi ini menjadi salah satu media sederhana namun efektif untuk menyampaikan pesan‑pesan demokrasi kepada masyarakat luas,” tegas Ketua Bawaslu Sidoarjo.
Kegiatan Warung Demokrasi diharapkan terus berjalan secara berkelanjutan guna memperkuat literasi demokrasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo, sehingga pesta demokrasi tahun 2029 nanti berjalan jujur, adil, bebas hoaks, dan terhindar dari praktik politik uang.(Titi)