MENU

Bupati Subandi Ingatkan 318 Desa di Sidoarjo, Dana Desa Harus Akuntabel dan Bebas Gratifikasi

4 menit membaca View : 3
admin
Pemerintahan - 18 Nov 2026

pena-indonesia.com – Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperketat pengawasan pengelolaan keuangan desa. Seluruh pemerintah desa diminta memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemkab juga menegaskan kebijakan tanpa toleransi atau zero tolerance terhadap praktik gratifikasi.

Penegasan tersebut disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman, saat mewakili Bupati Sidoarjo Subandi membuka kegiatan GEMA DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa) di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan BPKP Jawa Timur, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Ainur Rahman, ditegaskan bahwa 318 desa di 18 kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, pengelolaan setiap rupiah anggaran desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Apalagi, kondisi fiskal daerah tengah menghadapi tekanan menyusul penurunan transfer daerah sebesar 20,12 persen dan penyesuaian target pendapatan APBD 2026 menjadi Rp4,956 triliun. Situasi tersebut menuntut pemerintah desa lebih cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.

“Setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” demikian pesan Bupati Subandi dalam sambutan tersebut.

Selain persoalan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, Pemkab Sidoarjo juga menaruh perhatian terhadap integritas aparatur pemerintahan desa. Kebijakan zero tolerance terhadap gratifikasi ditegaskan sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Dalam kesempatan itu, Ainur Rahman mengapresiasi Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, yang tengah menjalani penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat nasional.

Selain Kwangsan, enam desa ditetapkan sebagai nominator perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026. Keenam desa tersebut yakni Sugihwaras, Bligo, dan Larangan di Kecamatan Candi; Keboananom di Kecamatan Gedangan; Sidomojo di Kecamatan Krian; serta Sumput di Kecamatan Sidoarjo.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, memaparkan hasil evaluasi pengelolaan keuangan terhadap seluruh 318 desa. Evaluasi yang dilaksanakan mulai 26 Januari hingga 27 Oktober 2026 tersebut menggunakan lima indikator utama, meliputi tata kelola keuangan desa, kesesuaian SILPA, kelengkapan dokumen pekerjaan fisik, pengelolaan aset, hingga tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hasil evaluasi menunjukkan 25 desa masuk kategori sangat memadai, 71 desa memadai, 94 desa cukup memadai, 88 desa kurang memadai, dan 40 desa belum memadai.

Temuan tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa. Beberapa aspek yang perlu diperbaiki di antaranya kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja, kepatuhan perpajakan, administrasi pencairan anggaran, serta pengelolaan aset desa dan BUMDes.

Andjar menjelaskan, desa-desa yang masih memiliki kekurangan akan mendapatkan pembinaan secara intensif melalui mekanisme continuous auditing dan continuous monitoring. Apabila diperlukan, Inspektorat juga akan melakukan audit untuk memastikan perbaikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan.

“Terhadap desa-desa tersebut akan kami lakukan pembinaan secara intensif melalui continuous auditing dan continuous monitoring. Apabila diperlukan, akan dilakukan audit untuk memastikan perbaikan tata kelola berjalan optimal,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada 10 desa dengan pengelolaan keuangan terbaik Tahun Anggaran 2025. Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, menempati peringkat pertama, disusul Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, di posisi kedua, dan Desa Bligo, Kecamatan Candi, pada peringkat ketiga.

Selanjutnya, posisi keempat diraih Desa Sumokali, disusul Desa Modong, Keboananom, Sukodono, Cemandi, Durungbanjar, dan Gelam.

Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat pembangunan desa melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pada 2026, bantuan telah disalurkan sebesar Rp200 juta untuk setiap desa. Sementara pada 2027, nilainya direncanakan meningkat menjadi Rp600 juta per desa.

“Tahun ini BKK sudah kami salurkan sebesar Rp200 juta per desa. Insyaallah tahun depan meningkat menjadi Rp600 juta per desa. Mari bersama-sama mewujudkan semangat menata desa, membangun kota, karena desa dan kota harus tumbuh berkembang bersama demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.

Evaluasi melalui GEMA DESA 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan keuangan desa. Dengan pembinaan dan pengawasan berkelanjutan, penggunaan anggaran diharapkan semakin tertib, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masing-masing desa. (Titi)

Join Channel Pena-Indonesia.com untuk mendapatkan update berita terbaru setiap hari.
Bagikan Disalin
🛡️ STATUS VERIFIKASI
PT. PENA INDONESIA MUKTI
TERVERIFIKASI ✓
Dokumen & Media ini telah terverifikasi resmi oleh
SMSI JAWA TIMUR

Yuk, Bergabung Menjadi
Kontributor/Wartawan
Media Online Pena-Indonesia!

📄 Cek Syaratnya Hubungi Sekarang Juga

Mau Pasang Advertorial
dan Kerja Sama
Media Partner?

Hubungi Sekarang Juga
x
CLOSE ADS