
Oplus_16908288pena-indonesia.com – Sidoarjo. Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Fraksi PKB, Sutaji, menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Fasilitasi Pesantren dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, namun tetap menyampaikan sejumlah catatan penting guna menyempurnakan naskah peraturan. Senin (16/11/2026).
Sutaji menyampaikan bahwa Fraksi PKB telah mencermati secara menyeluruh substansi hasil fasilitasi Provinsi Jatim, membandingkan naskah awal Raperda, catatan penyempurnaan lampiran fasilitasi, serta naskah revisi hasil fasilitasi.
“Kami berharap seluruh rangkaian penyusunan Raperda ini tetap dilandasi nilai‑nilai keimanan, ketakwaan, semangat berbangsa dan bernegara guna mendukung kebangkitan bangsa khususnya pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,” ujar Sutaji saat sidang paripurna.
Catatan Utama Fraksi PKB
Pertama, Fraksi PKB menyoroti perlunya koreksi dasar hukum Raperda, termasuk penyesuaian riwayat perubahan Undang‑Undang 12 Tahun 1950, Undang‑Undang 23 Tahun 2014 serta Undang‑Undang 1 Tahun 2026. Menurut Fraksi PKB, ketidaktepatan dasar hukum dapat melemahkan keabsahan formil produk hukum daerah dan menimbulkan kendala pada pelaporan serta evaluasi pasca penetapan peraturan. Selain itu, urutan konsideransi harus disusun sesuai teknik penyusunan perundang‑undangan.
Kedua, Fraksi PKB mencermati adanya penghapusan unsur penghargaan serta tim fasilitasi pada lingkup pengaturan akibat penyempurnaan, disertai pergeseran nomor pasal. Fraksi PKB mendukung penempatan norma penghormatan terhadap kemandirian gagasan, tradisi, nilai‑nilai serta independensi pesantren ke dalam Pasal 5 agar lebih tegas dan sistematis. Fraksi PKB juga meminta seluruh rujukan pasal, ayat, huruf diperiksa ulang secara teliti guna menghindari kesalahan rujukan saat naskah ditetapkan.
Ketiga, Fraksi PKB menyambut baik penegasan Pasal 5 yang menyatakan bahwa fasilitasi Pemerintah Daerah tidak bertujuan untuk mengintervensi materi ajar agama, kurikulum khas pesantren, metode pendidikan, tata kelola internal maupun kebijakan internal pesantren.
“Kecuali hal yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas Pemerintah Daerah, pengaturan melalui Peraturan Bupati serta akuntabilitas anggaran tidak boleh berubah menjadi kontrol substantif terhadap kekhasan, tradisi, serta kepemimpinan pesantren,” tegas Sutaji.
Pendapat Akhir Fraksi PKB
Setelah menelaah keseluruhan substansi beserta catatan‑catatan tersebut, Fraksi PKB menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Fasilitasi Pesantren untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.(Titi)