
Oplus_16908288pena-indonesia.com – Sidoarjo. Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sidoarjo menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat dalam sidang dewan. Pandangan umum ini disampaikan oleh Pratama Yudhiarto mewakili Fraksi Gerindra. Senin (16/11/2026).
Pratama Yudhiarto menegaskan bahwa Fraksi Gerindra mendukung terciptanya Sidoarjo yang tertib, aman, dan tentram. Namun, ia menekankan ketertiban yang sejati tidak lahir dari banyak larangan serta ancaman sanksi, melainkan lahir dari peraturan yang jelas, adil, dapat dilaksanakan, serta dihormati baik oleh penegak hukum maupun warga masyarakat.
“Perda yang menghukum gelandangan, melarang orang duduk, mengizinkan perusakan jalan, serta memberikan izin pembakaran sampah di taman bukanlah perda yang menumbuhkan wibawa hukum. Kami menyampaikan catatan‑catatan ini bukan untuk menghambat pembahasan, melainkan agar Raperda yang nantinya disahkan benar‑benar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum maupun warga Sidoarjo,” ujar Pratama Yudhiarto.
Sepuluh Catatan Utama Fraksi Gerindra
Pratama Yudhiarto menyampaikan sejumlah catatan penting yang harus diperbaiki sebelum pengesahan Raperda:
1. Pembaruan Dasar Hukum: Menyesuaikan seluruh materi dengan peraturan terbaru termasuk Undang‑Undang 1/2026, Undang‑Undang 20/2025, Undang‑Undang 21/2025, Undang‑Undang 27/2022, PP 28/2025, serta Perda Provinsi Jatim 12/2025, disertai analisis dampak anggaran dan kapasitas kelembagaan.
2. Konsiderans, Penomoran Bab dan Pasal: Melakukan pembersihan catatan revisi, melengkapi definisi istilah kunci, serta menghapus norma‑norma dan penjelasan yang tidak diperlukan.
3. Matriks Kewenangan OPD: Menyederhanakan ruang lingkup setiap bidang ketertiban, membuat matriks kewenangan yang jelas hingga tingkat kelurahan dan desa; menghapus hal‑hal yang bukan kewenangan kabupaten atau sudah diatur secara penuh oleh peraturan sektoral.
4. Revisi Pasal‑pasal Tertentu: Menuntut penghapusan frasa izin pada Pasal 40, perumusan ulang Pasal 22 huruf b, e, n; perbaikan Pasal 15 ayat 2, Pasal 18 ayat 2; perumusan ulang pasal kebisingan disertai standar ukur; pembenahan Pasal 27, 28, 32, 33, 38; serta mengubah pendekatan Pasal 39 menjadi pembinaan.
5. Pemisahan Sanksi Administrasi dan Pidana: Perumusan ulang Pasal 54 lengkap prosedurnya, pemilahan delik pada Pasal 55 hanya untuk perbuatan yang benar‑benar membahayakan; menghapus penyitaan KTP, kerja sosial, rompi bertanda khusus, pidana terhadap anak, serta sanksi berbasis status kemiskinan.
6. Perlindungan Data dan Hak Warga: Melindungi hak‑hak warga dalam penggunaan teknologi, melarang pemantauan opini warga di media sosial serta menghapus fungsi intelijen yang berlebihan.
7. Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentenan: Menjadikan perlindungan kelompok rentan sebagai norma nyata yang mencakup asesmen, rujukan, pendampingan, perlindungan korban maupun pelapor, bukan sekadar pernyataan niat.
8. Uji Publik Ulang: Melibatkan pedagang kaki lima, UMKM, pelaku usaha hiburan, perhotelan, pemilik kos, penyelenggara hajatan, tata suara, sekolah, madrasah, pesantren, penyandang disabilitas, lembaga bantuan hukum, serta organisasi keagamaan; setiap masukan harus dijawab secara tertulis beserta alasan diterima atau ditolak.
9. Penyerahan Rancangan Peraturan Bupati: Rancangan peraturan bupati dibahas bersama‑sama dalam RAPDA disertai matriks anggaran serta kebutuhan personel.
Fraksi Gerindra menyatakan menunggu tanggapan dari Pemerintah Daerah dan siap bekerja sama dalam pembahasan lanjutan di Pansus DPRD Kabupaten Sidoarjo.(Titi)