Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Gelar Hearing Bersama PT. Barata Persada

pena-indonesia.com – Sidoarjo. Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar hearing bersama PT. Barata Persada. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Moch Dhamroni Chudlori membahas dugaan penemuan dalam proyek revitalisasi SDN Ngaresrejo dan SDN Wonokasian 1. Rabu (11/11/2026).

Ketua Biro Hukum PT. Barata Persada, Agustinus Milla Ate, S.H., menyampaikan pada awalnya ada penemuan-penemuan yang dilakukan pers Barata Persada kemudian kami selaku Biro Hukum Barata Persada menindaklanjuti penemuan ini.

“Persoalan dalam penemuan ini menjadi semakin komplek. Penemuan sudah kami sampaikan dan bukti-bukti sudah kami sampaikan dalam lampiran sebuah audiensi ke SDN Ngaresrejo dan SDN Wonokasian 1 terkait informasi dalam pelaksanaan revitalisasi,” ungkapnya.

“Namun dalam prosesnya, permohonan audiensi yang kami lakukan tidak mendapatkan satu petunjuk yang baik, sebagaimana berkaitan dengan diketemukannya informasi kepada masyarakat atas persoalan ini. Sebagai sosial kontrol kami mengawal persoalan ini hingga kami membuat pengaduan kepada dinas pendidikan dan kebudayaan Sidoarjo. Sampai di audiensi yang kami lakukan juga, kami tidak menemukan satupun atau tidak memberikan kepuasan terhadap apa yang kami harapkan yaitu langkah tegas yang bisa dilakukan dinas pendidikan dan kebudayaan terhadap adanya dugaan pelanggaran dan pelaksanaan revitalisasi,” ungkapnya.

Pria yang biasa dipanggil Alan ini melanjutkan kami sangat berharap mendapatkan gambaran seperti apa langkah-langkah dari Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam menyikapi persoalan ini. Sehingga kami bisa bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan suatu perubahan. Karena kami melihat persoalan ini adalah persoalan yang sangat serius, sehingga nanti tidak ada lagi opini yang tidak baik bagi penegakan terhadap regulasi yang ada.

“Dalam permasalahan ini, pelaksana revitalisasi SDN Wonokasian 1 diduga ada pengeluaran barang atau barang material bangunan yang dikeluarkan oleh internal sekolah menggunakan mobil atau truk yang pada saat itu tanpa adanya suatu SOP yang jelas. Selain itu kami juga menemukan oknum di area itu yang mengaku sebagai mahasiswa ITATS, ketika kita tanya kami tidak mendapatkan penjelasan yang konkrit dari perwakilan sekolah,” ungkapnya.

Masih kata Alan, beberapa penemuan kita lainnya diantaranya tidak adanya alat pelindung diri dan juga terkait pengelolaan revitalisasi itu diduga menggunakan pihak ke tiga.

Lanjut Alan, terkait revitalisasi SDN Ngaresrejo kami juga mendapatkan beberapa penemuan diantaranya tidak diketemukannya alat pelindung diri diantaranya tidak menggunakan sepatu, tidak menggunakan helm. Selain itu juga adanya dugaan penghalangan tugas jurnalis, karena saat kita mengirimkan surat audiensi, kepala sekolah meminta KTA dan setelah dipelajari surat kami ditolak dengan alasan kami tidak berada di bawah naungan organisasi PWI.

“Dari beberapa penemuan kami, kami memohon kepada komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk menindak lanjuti secara terbuka,” pungkas Alan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Netti Lastiningsih, M.Pd., menyampaikan apa pun bentuknya, baik itu yang disampaikan secara lesan pada hari ini ataupun dalam bentuk tulisan melalui surat, kami anggap sebagai bentuk perhatian, bentuk kontrol dari masyarakat. Insya Alloh kami selalu berkomitmen sebagai bagian dari OPD di kabupaten Sidoarjo untuk memberikan pelayanan publik. Kami akan selalu berupaya untuk menanggapi apa pun itu masukan saran dan kritik kepada kami baik itu secara lesan ataupun tertulis dari PT. Barata Persada.

“Pertama kami sudah melakukan monitoring evaluasi langsung ke SDN Ngaresrejo dan SDN Wonokasian 1 sesuai dengan tupoksi kami. Yang kedua kami sudah melakukan konfirmasi ke kepala sekolah yang disampaikan PT. Barata Persada. Kemudian kami juga sudah menindaklanjuti dari hasil klarifikasi sesuai dengan prosedur yang ada di dalam pemerintahan kabupaten Sidoarjo. Terkait bongkaran material juga sudah ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Netti juga menyampaikan terkait adanya ucapan kata PWI bisa jadi menimbulkan ketersinggungan, kami sudah berupaya untuk memperbaiki dalam hal berkomunikasi. Dalam hal ini kami melakukan koordinasi dengan Diskominfo untuk memberikan advokasi pembinaan kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP di kabupaten Sidoarjo. Insya Allah kami lakukan secara bertahap pada tanggal 18 nanti. Supaya bagaimana ketika berkomunikasi dengan media baik surat maupun lesan, itu ada tekniknya.

Kepala Sekolah SDN Wonokasian 1 menyampaikan bahwa mahasiswa ITATS yang berada di lokasi proyek merupakan mahasiswa yang sedang melaksanakan magang di pelaksana proyek.

Menanggapi permasalahan tersebut Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Moch Dhamroni Chudlori menyampaikan terkait revitalisasi SDN Ngaresrejo dan SDN Wonokasian 1 seharusnya ada intervensi dari dinas, karena jangankan ngomong pembangunan mikir proses belajar mengajar saja kepala sekolah sudah pusing.

“Intervensi dinas bisa dilakukan diantaranya : pengontrolan, pengawasan dll. Saya yakin kemampuan teknis dari ibu kepala sekolah itu tidak mampu untuk mengawasi pembangunan itu sendiri. Jadi perlu kolaborasi kepala sekolah dengan teman -teman Diknas,” ungkapnya.

Dhamroni memberikan apresiasi kepada diknas yang telah melakukan pembekalan kepada kepala sekolah SD dan SMP yang memberikan pelatihan terkait public speaking, bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik.(Titi)