Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Gelar Rapat Dengar Pendapat Terkait Insentif Guru Madrasah

pena-indonesia.com – Sidoarjo. DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat dengar pendapat terkait pencairan insentif ribuan guru madrasah yang tak kunjung cair. Kamis (12/11/2026).

Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Dhamroni Chudlori menyampaikan anggaran insentif pada prinsipnya telah disiapkan. Namun, pencairan tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dhamroni meminta seluruh pihak mencari jalan keluar agar kendala teknis pendataan tidak terus berlarut-larut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Ridho Prasetyo, S.STP., M.A.P., M.Si., menyatakan kesiapan dinas membantu mempermudah proses sesuai kewenangannya.

Ridho juga membuka peluang evaluasi mekanisme pendataan agar pelaksanaan program pada 2027 dapat berjalan lebih baik.

Sementara itu, BKAD Sidoarjo menyampaikan pencairan dana APBD harus berpedoman pada peraturan bupati, dasar hukum, dan kelengkapan administrasi.

Sebagai tindak lanjut, Ketua Komisi A DPRD kabupaten Sidoarjo, Dhamroni Chudlori mengusulkan pembentukan tim percepatan yang secara khusus menangani persoalan EMIS. Tim tersebut diminta segera berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait untuk memeriksa validitas data, mengidentifikasi kendala sistem, serta merumuskan solusi yang dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Komisi D DPRD Sidoarjo berharap koordinasi lintas instansi segera menghasilkan kepastian bagi ribuan guru dan tenaga kependidikan madrasah non-ASN. Penyelesaian persoalan EMIS menjadi langkah penting agar hak penerima insentif tahun 2026 dapat diproses tanpa mengabaikan ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku.(Titi)