KPU Kabupaten Sidoarjo Gelar Bedah Buku Seri 2

pena-indonesia.com – Sidoarjo. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menggelar acara bedah buku seri 2. Rabu (26/8/2026).

Acara yang di gelar di ruang aula KPU Kabupaten Sidoarjo ini bertemakan “Partisipasi Dalam Perancangan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota Pada Pemilu 2024”. Hadir sebagai narasumber Erik Kurniawan, Fauzan Adim serta Haidar Munjid sebagai pemantik.

Turut hadir dalam acara ini Ketua KPU beserta anggota, perwakilan dari kampus, tokoh masyarakat, teman – teman dari partai politik, stake Holder yang ada dan kepolisian

Haidar Munjid selaku Divisi Teknis Penyelenggara menyampaikan hari ini kita menggelar acara bedah buku dilanjukan dengan Forum Konsultasi Publik kemudian dilanjutkan lagi dengan FGD terkait evaluasi analisa penataan dapil pada pemilu di tahun 2024. Jadi garis besar catatannya adalah kita lakukan evaluasi di pemilu 2024. Apakah dapil di tahun 2024 itu bagaimana?

“Hasil evaluasi kami untuk tahun 2024, penyusunan sudah sesuai dalam arti sudah mendekati sempurna dari tujuh prinsip penyusunan dapil. 7 prinsip penyusunan dapil diantaranya : kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistim pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, kesinambungan. Dari diskusi itu ada usulan bagaimana jika di pemilu 2029 memakai 5 dapil ?. KPU Sidoarjo sendiri sudah banyak melakukan banyak skema kurang lebih ada 30 skema. Jadi sangat di mungkinkan dapil untuk pemilu di 2029 bisa menggunakan dapil yang sama dengan pemilu tahun 2024 atau pun ada pengurangan dapil, jadi semuanya sifatnya opsional,” jelasnya.

Lanjut Haidar ke depan akan kita lakukan FGD kembali dengan masing – masing partai politik peserta pemilu. Nantinya masing – masing partai politik melakukan usulan dari usulan itu kita lakukan ranking. Mana komposisi dapil yang mendapat usulan paling banyak dari peserta pemilu. Tiga peringkat pertama ranking itu kita usulkan untuk di tetapkan oleh KPU RI melalui KPU Jatim.

“Kita akan sering – sering lakukan diskusi baik secara luring maupun secara daring dengan peserta pemilu, stake holder lain yang berkepentingan. Dengan adanya efesiensi anggaran ini maka rapat akan kita gelar secara daring maupun luring,” ungkap Haidar.

Sementara itu, Lailul Mursyidah selalu Majelis Hukum dan Ham Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo menyampaikan kegiatan bedah buku ini sangat bagus karena memberi wawasan bagaimana proses dalam penentuan daerah pemilihan sesuai proporsi, memberikan kesetaraan perempuan untuk ikut dalam Pemilu. Kegiatan ini juga bisa memberi informasi secara mendalam terkait bagaimana kondisi dapil di Sidoarjo yang bisa menjadi dasar untuk Pemilu di Kabupaten Sidoarjo, sehingga Pemilu selanjutnya bisa transparan, adil dan setara sehingga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Sidoarjo.

Disinggung terkait kuota 30 % keterwakilan perempuan Lailul menyampaikan sejauh ini kuota tersebut hanya di dalam pemilihan saja, tetapi belum ada jaminan kepastian 30 % kursi bagi perempuan yang ada di legeslatif.

“Harapan kami ke depan penentuan dapil bisa memberi jaminan 30 % keterwakilan perempuan dalam partisipasi kursi yang ada di legeslatif,” ungkapnya.

Lailul juga menyampaikan ke depan harapan kami untuk para anggota Aisyiyah agar tidak ragu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legeslatif.

“Kami berharap jika anggota Aisyiyah bisa duduk di kursi DPRD kami berharap bisa menjadi Islam yang berkemajuan dan bisa memberi kesejahteraan bagi perempuan yang ada di Sidoarjo,” pungkasnya.(Titi)