DPRD Kabupaten Sidoarjo Berhasil Mediasi warga dan pengusaha Karoseri di Balongbendo

pena-indonesia.com – Sidoarjo. Perselisihan antara pemilik usaha bengkel karoseri dengan masyarakat di Desa Seketi Kecamatan Balongbendo akhirnya berhasil di mediasi oleh Komisi C dan komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo. Bersama Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLHK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau Dinas Perizinan Sidoarjo, Polsek Balongbendo, Koramil Kecamatan Balongbendo, Camat Balongbendo dan Kepala Desa Seketi melakukan kunjungan ke bengkel karoseri CV Multi Triloka Cemerlang untuk melihat kondisi bengkel yang mendapatkan keluhan dan penutupan sepihak oleh warga dilanjutkan dengan mediasi di Balai Desa Seketi, Selasa (14/7/2026).

“Tujuan untuk pertemuan hari ini adalah menjadi solusi terbaik dan saya harapkan semua pihak baik masyarakat maupun pengusaha untuk sama-sama menurunkan ego, ” jelas Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo Choirul Hidayat, S.H. saat memimpin mediasi di Balai Desa Seketi.

Dayat menjelaskan pemerintah sangat mendukung adanya pertumbuhan perekonomian melalui usaha mikro yang diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan. Namun, pemerintah juga tetap memperhatikan kenyamanan lingkungan.

Ditempat yang sama, Kepala DPMPTSP, Ridho Prasetyo menyampaikan bahwa CV Multi Triloka Cemerlang sudah mempunyai izin dengan menggunakan OSS Tahun 2023 yang belum terintegrasi. Sedangkan di pada Oktober 2025 ada perubahan OSS 2025 yang sudah terintegrasi.

“Kami menyarankan kepada pemilik usaha untuk melakukan upgrade perizinan, ” jelasnya Ridho.

Sedangkan Kepala DLHK Sidoarjo, Iswadi Pribadi menjelaskan dari OSS, ada tiga KBLI dengan resiko minim.

“Ada beberapa rekomendasi dari DLHK untuk pemilik usaha agar lingkungan tetap terjaga dan kenyamanan masyarakat juga terjaga, ” tuturnya.

Pimpinan rapat, Ketua Komisi C yang akrab Abah Dayat menjelaskan dari tuntutan masyarakat, pihaknya minta kesanggupan pemilik usaha untuk melakukan tiga hal, yang pertama jam kerja antara 07.00 WIB hingga 16.00 WIB, melakukan upgrade perizinan agar terintegrasi sesuai dengan undang-undang dan melakukan perbaikan bengkel yang sesuai dengan standar, yaitu membangun pagar keliling minimal setinggi lima meter dan membuat pengelolaan limbah sesuai dengan arahan dan petunjuk dari DLHK.

Pemilik usaha, Syaiful Huda menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi ketiga persyaratan yang diajukan.

“Dalam jangka waktu dua bulan saya akan menyelesaikan pembangunan pagar keliling setinggi lima meter dan ditutup atasnya, ” ujarnya.

Dalam mediasi ini ditutup dengan penandatanganan kesepakatan warga dan pemilik usaha akan hasil mediasi dan warga membuka kembali bengkel.(Titi)