Cegah Krisis Sampah, Pemkab Sidoarjo Perkuat Penanganan dari Hulu hingga Hilir

pena-indonesia.com – Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat upaya penanganan sampah dari hulu hingga hilir guna mencegah terjadinya krisis kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon. Langkah tersebut dilakukan melalui pemetaan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), penguatan sistem pengelolaan berbasis digital, hingga peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah di tingkat desa.

Upaya tersebut menjadi langkah strategis mengingat kapasitas TPA Griyo Mulyo Jabon diproyeksikan hanya mampu menampung sampah selama tujuh tahun ke depan apabila pola pengelolaan sampah yang ada saat ini tidak segera dibenahi.

Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), melainkan tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat.

“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat,” ujar Subandi saat audiensi bersama tim DLHK terkait TPS 3R di Opsroom Pemkab Sidoarjo, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, seluruh kebijakan penanganan sampah akan disusun berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan di lapangan dan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menekankan bahwa langkah pembenahan harus segera dilakukan agar persoalan sampah tidak semakin kompleks di masa mendatang.

“Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai. Semua harus bergerak sesuai tugas masing-masing,” tegasnya.

Sebagai bagian dari transformasi pengelolaan sampah, Subandi juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memanfaatkan sistem dashboard digital. Sistem tersebut nantinya digunakan untuk memantau kondisi TPS 3R, pelayanan pengangkutan sampah, hingga tingkat kepatuhan pembayaran retribusi masyarakat secara real time.

“Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah. Saya juga minta tolong Kominfo untuk membantu dari sisi teknologi informasinya,” katanya.

Selain penguatan sistem digital, Pemkab Sidoarjo juga akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh TPS 3R guna menentukan kebutuhan peningkatan fasilitas. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan anggaran untuk memperkuat kapasitas pengolahan sampah di tingkat desa.

Berdasarkan data DLHK Kabupaten Sidoarjo, timbulan sampah di wilayah tersebut saat ini mencapai 892,26 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 534 ton atau sekitar 59 persen masih dibuang langsung ke TPA setiap harinya. Sementara itu, volume sampah tercampur yang masuk ke TPA mencapai 77,24 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan sistem pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat sumber. Di sisi lain, praktik pembuangan sampah liar juga masih menjadi persoalan serius. Tercatat sekitar 86,58 ton atau 9,70 persen sampah harian warga belum terkelola dengan baik dan masih dibuang di lokasi yang tidak semestinya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan program peningkatan fasilitas TPS 3R. Sebesar Rp4,02 miliar dialokasikan untuk mempertahankan kinerja 22 TPS 3R yang telah berjalan baik. Selain itu, anggaran sebesar Rp14,12 miliar disiapkan guna meningkatkan kapasitas 77 TPS 3R berkinerja sedang melalui pengadaan mesin pemilah sampah, conveyor, insinerator, serta kendaraan operasional roda tiga.

Hasil evaluasi DLHK menunjukkan bahwa dari total 210 TPS 3R yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 86 TPS 3R masih berkinerja rendah dan 25 TPS 3R lainnya tidak aktif. Padahal, TPS 3R merupakan ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga yang saat ini melayani sekitar 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga yang telah terlayani.

Dalam rangka memperkuat penegakan aturan, Bupati Subandi juga meminta pemerintah desa meningkatkan pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan. Salah satu langkah yang akan didorong adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan pembuangan sampah liar, disertai penerapan sanksi bagi pelanggar.

“Kita harus memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Setiap desa perlu menyiapkan CCTV di lokasi-lokasi rawan dan mekanisme penindakan akan kita siapkan,” ujarnya.

Melalui penguatan TPS 3R, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan regulasi di tingkat desa, Pemkab Sidoarjo optimistis dapat mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri sekaligus menghindarkan daerah dari ancaman krisis sampah di masa mendatang.

“Kita ingin mewujudkan Sidoarjo yang asri. Semua pihak harus terlibat karena persoalan sampah adalah tugas dan tanggung jawab bersama,” tutup Subandi. (Titi)