Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Minta Satgas MBG Perketat Pendampingan SPPG

pena-indonesia.com – Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo menggelar rapat koordinasi terkait Monev program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Forkopimda Sidoarjo.

DPRD Kabupaten Sidoarjo meminta Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperketat pendampingan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini ditekankan agar tertib administrasi dan kualitas makanan tetap terjaga, serta mengantisipasi agar kasus keracunan tidak terulang kembali di wilayah Sidoarjo.

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih, menegaskan bahwa meski kewenangan utama program MBG berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN), pihak legislatif bersama pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap keselamatan anak-anak, santri, murid, serta ibu hamil yang menjadi penerima manfaat.

Nasih meminta agar Satgas MBG melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terus mengintensifkan koordinasi dan kolaborasi dalam memantau operasional SPPG di lapangan.

“Misalkan apakah kualitas gizi, bisa koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Juga tentang higienitas, dan di tutup ompreng apakah sudah diberi keterangan waktu untuk menikmati makanan yang ada, karena itu sudah ada aturannya,” ujar Nasih saat ditemui usai Rakor Forkopimda terkait Monev Program MBG di Pendopo Delta Wibawa, Senin ( 19/10/2026).

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perizinan terbaru yang mewajibkan SPPG memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, Pemda memiliki kewajiban ganda mendukung kelancaran pelaksanaan program sekaligus mencegah sekecil mungkin dampak negatif yang diterima masyarakat.

Terkait temuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) palsu di Sidoarjo, Nasih secara tegas meminta OPD terkait untuk segera melakukan kajian ulang, evaluasi mendalam, serta mengambil tindakan tegas.

Ia meminta aparat dan instansi berwenang untuk mengusut tuntas apakah pemalsuan tersebut murni kesalahan administratif atau ada unsur kesengajaan.

“Bila ada unsur kesengajaan, maka itu merupakan tindak kejahatan dan harus diproses,” tegasnya.

Pihak DPRD Sidoarjo berharap Satgas MBG bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh serta mengambil langkah-langkah tegas agar kualitas dan keamanan makanan bergizi yang disalurkan kepada para penerima manfaat tetap terjaga dengan baik.(Titi)